Dampak Krisis Ekonomi:Aceh National Post

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat telah berkembang menjadi masalah serius. Gejolak tersebut mulai mempengaruhi stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan. Menurut perspektif ekonomi, perdagangan antar satu negara dengan negara lain saling berkaitan, misalnya melalui aliran barang dan jasa. Impor suatu negara merupakan ekspor bagi negara lain. Dalam hubungan yang sedemikian, dimungkinkan resesi di satu negara akan menular dan mempengaruhi secara global, karena penurunan impor di satu tempat menyebabkan tertekannya ekspor di tempat lain.

Penanganan dampak krisis membutuhkan regulasi yang cepat dan tepat. Di setiap negara cara penanganannya dapat dipastikan akan berbeda, sebagaimana dampak krisis ekonomi yang juga berbeda. Secara umum, negara yang paling rentan terhadap dampak krisis adalah negara yang fundamental ekonomi domestiknya tidak kuat. Lemahnya fundamental ekonomi sebuah negara salah satunya dapat disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat. Salah satunya berkaitan dengan posisi bank sentral yang memiliki kewajiban mengatur kebijakan moneter. Bank sentral tentu akan memiliki kekuatan intervensi dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, misalnya kredit macet ataupun gelembung subprime.

Pemerintah optimistis akan mampu mengatasi dampak krisis keuangan dunia kali ini. Dalam mengatasinya memang dibutuhkan ketenangan semua pihak agar dapat senantiasa berpikir rasional untuk mencarikan jalan dan solusi. Meskipun tidak seluruh masalah berada di jangkauan wilayah kebijakan dan wewenang pemerintah, partisipasi dan peran serta semua pihak dalam mengatasi dampak krisis keuangan global mutlak dibutuhkan.

Dari tatanan perekonomian dunia yang tidak aman dan tidak adil menyebabkan bumi kita dalam keadaan bahaya. Jika tatanan perkonomian seperti ini terus berjalan tanpa ada upaya untuk mengubah atau memperbaikinya, maka dapat dipastikan krisis setiap saat dapat terjadi. Oleh karena itu tatanan perekonomian dunia harus diperbaiki dan ditata kembali agar lebih mencari aman dan stabil, agar lebih adil dan memberikan manfaat secara merata pada semua bangsa.

Kita semua perlu mencari dan mengetahui penyebab utama dari tidak stabil, tidak aman, dan tidak adilnya perekonomian dunia saat ini. Ada 3 (tiga) faktor penyebabnya yaitu: Pertama, Di dunia ini banyak berlangsung atau terjadi yang disebut dengan imbalances, ketimpangan yang mendasar. Ketimpangan antara negara kuat, negara maju dan negara kaya dengan negara lemah, negara terbelakang dan negara miskin. Mismatch atau ketimpangan antara supply dengan demand, antara global production dengan global consumption. Ketimpangan atau ketidakmerataan bagi yang memiliki sumber daya alam dari negara-negara di dunia ini, teknologi maupun capital termasuk financial capital. Kemudian power arrangement yang juga menyiratkan sesuatu yang tidak simetris, tidak membangun level playing field misalnya negara maju, negara belum maju, termasuk betapa besar dan kuatnya peran multinational corporations.

Penyebab kedua, terjadinya ekonomi gelembung yaitu ekonomi yang ada itu hanya di permukaan ternyata bukan real economy tapi lebih bersifat money economy. Terjadi spekulasi yang berlebihan, yang melebihi batas kepatutan sehingga sering kali kita melihat sebuah ekonomi negara tertentu, daerah tertentu yang bergerak itu tidak mencerminkan kekuatan ekonomi yang riil.

Penyebab ketiga, adalah yang berkaitan dengan rules, governance dan institution dari perekonomian global. Ada yang mengatakan rules, governance itu dianggap hanya menguntungkan negara-negara pemilik kapital, negara-negara yang powernya kuat dan menguntungkan multinational corporation. Ada juga rules dan governance itu tidak dijalankan oleh lembaga yang dianggap membawakan, menyuarakan semua kepentingan bangsabangsa. Ada juga yang mengatakan lembaga-lembaga internasional yang diciptakan pasca perang dunia kedua, Brighton Woods, seperti IMF, World Bank, WTO itu dinilai tidak berhasil untuk mengatasi berbagai permasalahan di dunia ini.

Untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan 10 (sepuluh) arahan yang dimaksudkan untuk mempertahankan kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai berikut:

1. Semua kalangan harus tetap optimis, dan bersinergi untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi dan mengelola serta mengatasi dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, kita semua tidak boleh panik dan harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

2. Dengan kebijakan dan tindakan yang tepat, serta dengan kerja keras dan upaya maksimal, nilai pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan sebesar 6 persen. Komponen yang perlu dijaga antara lain: konsumsi, belanja pemerintah, investa-si, ekspor, dan impor. Tindakan yang perlu dilakukan adalah pemanfaatan perekonomian domestik dan mengambil pelajaran dari krisis 1998, di mana sabuk pengaman perekonomian domestik adalah sektor UMKM, pertanian, dan sektor informal.

3. Optimasi APBN 2009 untuk memacu pertumbuhan dan membangun social safety net. Hal- hal yang harus diperhatikan yaitu:

- penyediaan infrastruktur dan stimulasi pertumbuhan

- alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas

- defisit anggaran harus “tepat” dan “rasional” atau tidak mengganggu pencapaian sasaran “kembar” (growth with equity)

4. Dunia usaha khususnya sektor riil harus tetap bergerak, agar penerimaan negara tetap terjaga dan pengangguran tidak bertambah.

5. Semua pihak agar cerdas menangkap pe¬luang untuk melakukan perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara sahabat.

6. Galakkan kembali penggunaan produk da¬lam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.

7. Memperkokoh sinergi dan kemitraan (partnership) pemerintah dengan perbankan dan dunia usaha.

8. Semua kalangan diminta menghindari sikap egosektoral dan memandang remeh masalah. Presiden menegaskan pentingnya kerjasama yang terkoordinir antar instansi terkait.

9. Mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan golongan dan pribadi.

10. Semua pihak diminta melakukan komu¬nikasi dengan tepat dan bijak kepada rakyat.

Sebagai implementasi Sepuluh Arahan Presiden tersebut di atas, beberapa langkah kebijakan telah diambil untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak krisis keuangan global. Rangkuman langkah tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut (Depkominfo, 2008):

1. Kepastian Hukum dan Jaminan Investasi

Mengacu pada krisis ekonomi tahun 1998 langkah-langkah prioritas yang dilakukan pemerintah antara lain: mengutamakan proteksi rakyat kecil, memastikan ketersediaan kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya agar tidak men¬galami gangguan.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa insentif untuk memastikan sektor riil terus bergerak. Sekalipun gejolak pasar saham dan fiskal banyak dipengaruhi oleh hal-hal di luar jangkauan pemerintah, karena harus tunduk pada hukum global.

2. Perkuat dan Jaga Ketahanan Sektor Riil

Langkah kebijakan pemerintah untuk menjaga agar perekonomian tetap stabil di tengah krisis antara lain dengan mendorong kinerja melalui pemberian insentif dan disinsentif.

Pemerintah akan menerapkan insentif ekspor berupa perbaikan iklim dan pengurangan biaya transaksi ekspor. Kebijakan itu dibuat untuk mencegah imbas krisis keuangan global. Selain itu pemerintah juga akan merestitusi pajak penjualan dan bea masuk termasuk strategi ekspansi ke pasar baru dan mengamankan dari produk ilegal. PP No 1/2007 tentang insentif pajak bagi usaha dan daerah tertentu akan diimplementasikan. Paket kebijakan ekonomi melalui Inpres 5/2008 juga terus dijalankan.

Pemerintah terus berupaya menarik penanam modal luar negeri maupun domestik untuk tetap menanamkan modalnya di sektor riil. Beberapa langkah yang dilakukan diantaranmya perbaikan masalah yang dikeluhkan investor, dan pengendalian impor barang yang bersifat konsumtif melalui peningkatan pengadaan dalam negeri. Untuk dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia di sektor riil, Pemerintah mendorong sektor swasta untuk meningkatkan pertumbuhan usaha berbasis industri manufaktur sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Adapun basis industri manufaktur yang didorong pertumbuhannya oleh pemerintah adalah:

1. Tekstil dan Produk Tekstil

2. Alas Kaki

3. Keramik

4. Elektronika Konsumsi

5. Pulp dan Kertas

6. Petrokimia

7. Semen

8. Baja

9. Mesin Listrik & Alat Listrik

10. Alat Pertanian

11. Peralatan Pabrik

Pemerintah juga melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya produk luar dengan membatasi laju impor serta meningkatkan pengamanan pasar domestik dari produk impor ilegal atau politik dumping.

Pemerintah juga akan melakukan penutupan pelabuhan-pelabuhan gelap, yang sering digunakan sebagai sarana penyelundupan barang ilegal, serta memperketat pengawasan bongkar muat barang di pelabuhan dan sepanjang pantai Indonesia.

Dalam menghadapi krisis keuangan global ini, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM), untuk menjaga tetap tersedia lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan.

Dalam sektor UKM, pemerintah terus memastikan kelangsungan progran kredit untuk rakyat dan berbagai program fasilitasi UKM lainnya. KUKM perlu ditingkatkan karena, sektor KUKM Indonesia ditunjang oleh 48,9 juta unit usaha yang tersebar hamper merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kontribusi bagi Kontribusi KUKM terhadap PDB sebesar Rp 1.778 triliun (53,3 persen) dan menyerap tenaga kerja 96 persen. Pemerintah juga mendukung usaha peningkatan hasil komoditi di beberapa sektor usaha. Di sektor pertanian yang mendapat perhatian khusus terhadap pengembangan budidaya udang, kerang, kopi, coklat, ikan segar, dan daging. Sementara, dalam sektor industri terdapat minyak nabati, getah karet alam, kertas dan kertas koran, serta barang tembaga.

3. Stabilisasi Moneter

Pemerintah melalui Bank Indonesia akan menempuh beberapa langkah, yaitu memperkuat likuiditas sektor perbankan, menjaga pertumbuhan kredit pada tingkat yang sesuai untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan mengambil kebijakan neraca pembayaran.

Upaya tersebut diantaranya adalah :

— Antisipasi pengeringan likuiditas global dengan memperkuat sektor perbankan, pertumbuhan kredit dijaga pada level yang tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

— Pencarian pembiayaan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dari sumber nonpasar dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, karena pem¬biayaan melalui penerbitan surat utang makin sulit dilakukan.

— Pemantauan neraca pembayaran dengan menjaga momentum arus modal ke dalam negeri.

— Pemantauan penggunaan anggaran kementerian dan lembaga negara.

4. Kebijakan Moneter yang Dikeluarkan

Untuk menjaga stabilisitas keuangan pemerintah menambahkan kriteria menyangkut perubahan nilai simpanan yang dijamin pemerintah melalui UU No. 24/2004 tentang LPS.

Melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pemerintah menaikkan nilai penjaminan nasabah dalam satu bank, dari Rp100 juta menjadi Rp2 miliar. Kenaikan ini mencapai 20 kali lipat dari nilai penjaminan sebelumnya.

Dengan kebijakan ini persentase nasabah yang dijamin bertambah dari 95 persen menjadi 97 persen, atau 78,6 juta dari total nasabah yang kini berjumlah 81 juta orang. Melalui kenaikan jaminan pinjaman ini, pemerintah menegasakan agar masyarakat tidak tidak khawatir dananya akan hilang.