Jumat, 22 Juli 2011

Dampak penghapusan subsidi BBM terhadap perekonomian

Rekomendasi 

Tampilnya sejumlah persoalan sebagai akibat dari pricing policy BBM yang dianut oleh Indonesia saat ini, menggugah kesadaran akan perlunya perubahan pricing policy BBM di Indonesia.  Perubahan dalam kerangka long term pricing policy harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan existing condition pada setiap dimensi waktu.  Hasil studi ini merekomendasikan empat tahap perubahan pricing policy BBM dalam jangka panjang, yaitu; 


Tahap I:  Subsidi zed Price. Merupakan tahap dimana subsidi BBM diturunkan hingga  20%, yang dilaksanakan tahun 2000 atau selambat-lambatnya pada kuartal pertama tahun 2001. 

Tahap II:  Zero Subsidy.  Pada tahap ini harga jual BBM merefleksikan biaya produksinya, yang berarti tidak ada lagi subsidi dari pemerintah.  Dengan mempertimbangkan; (i) penyusunan anggaran pemerintah dan dunia usaha yang dilakukan secara tahunan, (ii) kegiatan sosialisasi rencana kebijakan zero subsidy, serta (iii) krisis multi dimesi yang masih dihadapi Indonesia, maka pelaksanaan tahap ini diperkirakan memerlukan waktu 2-3 tahun terhitung sejak tahap pertama diselesaikan. 

Tahap III:  Economic Price.  Harga BBM yang dihasilkan kilang di Indonesia relatif tidak berbeda dengan harga BBM di kilang yang menjadi benchmark perdagangan BBM di dunia, seperti kilang di Singapura atau Belanda, ditambah dengan biaya lain (misalnya biaya distribusi).  Mempertimbangkan kebutuhan waktu bagi industri perminyakan di Indonesia dalam menemukan teknologi yang memungkinkan berlangsungnya diversifikasi atau fleksibilitas dari kegiatan pengilangan minyak mentah menjadi BBM, maka perkiraan pelaksanaan tahap ini sekitar 2-3 tahun sejak tahap II selesai. 

Tahap IV:  Economic Price and Tax.  Tahap dimana harga BBM di mulut kilang menyamai harga pasar internasional dan ditambah dengan pajak BBM.  Penggunaan instrumen pajak sangat tergantung pada proses legislasi.  Dengan pertimbangan tersebut maka pelaksanaan tahap ini diperkirakan sekitar 2-3 tahun. 

Permasalahan

Beban subsidi BBM yang semakin berat menggelayuti keuangan negara, memicu pemikiran untuk mengurangi atau menghapuskan jenis subsidi tersebut.  Sejalan dengan pemikiran itu  muncul beberapa pertanyaan berikut;

š Seberapa besar dampak penghapusan subsidi terhadap; (i) masyarakat pengguna BBM menurut kelompok pendapatan, kelompok tempat tinggal, maupun kelompok usaha, (ii) perilaku struktural sektor ekonomi, dalam arti multiplier effect dari perubahan penggunaan jenis BBM oleh sektor ekonomi tertentu terhadap sektor ekonomi lainnya, (iii) keuangan negara (penerimaan negara versus pengeluaran negara), dan (iv) daya saing dan peluang usaha bagi Pertamina?
š Apakah subsidi BBM sebaiknya dicabut seluruhnya atau dicabut sebagian (dikurangi), dan apakah subsidi BBM dicabut sekaligus atau secara bertahap?
š  Jika subsidi dikurangi, jenis-jenis BBM mana saja yang akan dihapus subsidinya? Jika subsidi dihapus secara bertahap, pentahapan seperti apa yang sebaiknya ditempuh pemerintah? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan efisiensi serta peluang usaha Pertamina?
š Bagaimana setting pricing policy yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka mencapai kondisi optimal untuk perekonomian maupun dalam rangka peningkatan daya saing dan peluang usaha Pertamina?

Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka studi ini bertujuan untuk ;

š Mengukur dampak penghapusan subsidi BBM terhadap kelompok masyarakat pengguna, perilaku struktural sektor ekonomi, dan beban keuangan negara, dengan skenario penghapusan subsidi BBM seluruhnya vs sebagian, atau penghapusan subsidi BBM sekaligus vs bertahap;
š  Mengidentifikasi dampak penghapusan subsidi BBM terhadap daya saing dan peluang usaha bagi Pertamina; dan
š Merumuskan setting pricing policy yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka mencapai kondisi optimal untuk perekonomian maupun dalam rangka peningkatan daya saing dan peluang usaha Pertamina.

Metodologi

š Pengukuran dampak penghapusan subsidi BBM terhadap terhadap kelompok masyarakat pengguna, perilaku struktural sektor ekonomi, dan keuangan negara, menggunakan pendekatan Computable General Equilibrium (CGE) INDORANI Model.
š Pengaruh penghapusan subsidi BBM terhadap efisiensi kegiatan produksi BBM oleh Pertamina, dianalisis dengan melakukan studi perbandingan terhadap struktur biaya produksi BBM perusahaan sejenis Pertamina
š Perkiraan peluang bisnis Pertamina, dianalisis dengan melakukan kajian pasar terhadap produk-produk substitusi Pertamina terhadap jenis produk BBM yang subsidinya akan dikurangi/dihapus.

Temuan

š  Pricing policy BBM yang ditempuh pemerintah saat ini, menimbulkan paling tidak 5 bentuk dampak negatif, yaitu; (i) terjadi target error dalam pemberian subsidi BBM, sebesar 25%, 40%, 35,2%, 92% dan 93% masing-masing untuk jenis premium,  solar, minyak tanah, minyak bakar dan minyak diesel; (ii) terjadi inefisiensi dalam penggunaan dan penyelundupan BBM; (iii) beban APBN semakin berat; (iv) terjadi distorsi harga pada barang dan jasa yang menggunakan BBM sebagai input produksi; (v) Pertamina terhambat untuk melakukan ekspansi usaha.
š Secara umum, penurunan subsidi BBM masih memiliki dampak positif hingga tingkat penurunan 20%.  Lebih dari itu, kenaikan harga BBM sebagai implikasi dari penurunan subsidi akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang cukup besar terhadap makroekonomi, kesejahteraan rumah tangga maupun aktifitas produksi dalam perekonomian sektoral.  Namun demikian, penyesuaian yang dilakukan konsumen dengan adanya penurunan subdisi BBM ini akan menghasilkan dampak yang lebih positif  dibandingkan jika tidak dilakukan penyesuaian.
š Berikut ini gambaran berbagai dampak dari penurunan subsidi BBM sebesar 20% hasil simulasi model CGE INDORANI dengan mengasumsikan adanya penyesuaian yang dilakukan oleh para pengguna BBM;

-  Pada aspek makroekonomi, terjadi; (i) kenaikan inflasi sebesar 0,944%, (ii) peningkatan PDB riil sebesar 0,029%, (iii) peningkatan investasi sebesar 0,198%, (iv) peningkatan kesempatan kerja sebesar 0,115%, (v) peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga riil sebesar 0,183%, (vi) peningkatan penerimaan pemerintah sebesar 4,572%, (vii) peningkatan tabungan pemerintah sebesar 3,578%, (viii) penurunan daya saing sebesar 1,104%, (ix) penurunan ekspor sebesar 0,556%, dan (x) peningkatan impor sebesar 0,993%.
-   Pada kelompok rumah tangga, kenaikan harga BBM hanya berpengaruh negatif pada kelompok rumah tangga petani menengah dan kaya (pemilik lahan >2 Ha) dengan menurunnya tingkat konsumsi riil masing-masing sebesar 0,055% dan 0,127%.  Hal ini dipengaruhi oleh tempat tinggal kelompok tersebut yang umumnya terletak di desa-kecamatan, yangmana relatif sulit untuk melakukan substitusi bahan bakar.
-   Pada perekonomian sektoral, aktivitas produksi mengalami penurunan tetapi pada tingkat yang tidak terlalu signifikan atau kurang dari 1% di hampir seluruh sektor produksi.  Hal ini dipengaruhi oleh proporsi komponen BBM terhadap total biaya produksi di sektor-sektor ekonomi yang berkisar di bawah 1%.
-   Pada aspek peluang usaha bagi Pertamina, akan terjadi peluang peningkatan konsumsi gas yang merupakan produk substitusi bagi Industrial Diesel Oil (IDO), Automotive Diesel Oil (ADO) dan premium yang selama ini memperoleh subsidi.  Dengan memperhitungkan hasil simulasi pada sektor produksi dan memperhatikan peluang pergeseran  perilaku konsumen (antara 20% - 100%), utamanya pada sektor kelistrikan dan transportasi sebagai konsumen terbesar, maka dalam jangka pendek konsumsi gas akan meningkat sebesar 1.614,7 juta MMBTU (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau 968,8 juta MMBTU (jika 40% konsumen beralih ke gas).  Dalam jangka panjang peningkatan konsumsi gas sebesar  5.923,2 juta MMBTU (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau 3.553,9 juta MMBTU (jika 40% konsumen beralih ke gas).  Implikasinya, penerimaan Pertamina juga akan meningkat dalam jangka pendek sebesar Rp 793,5 milyar  (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau Rp 317,4 milyar  (jika 40% konsumen beralih ke gas), dan dalam jangka panjang sebesar Rp 2,98 trilyun (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau Rp 1,19 trilyun (jika 40% konsumen beralih ke gas).
Oleh: Brahmantio Isdijoso

Rekomendasi 

Tampilnya sejumlah persoalan sebagai akibat dari pricing policy BBM yang dianut oleh Indonesia saat ini, menggugah kesadaran akan perlunya perubahan pricing policy BBM di Indonesia.  Perubahan dalam kerangka long term pricing policy harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan existing condition pada setiap dimensi waktu.  Hasil studi ini merekomendasikan empat tahap perubahan pricing policy BBM dalam jangka panjang, yaitu; 


Tahap I:  Subsidi zed Price. Merupakan tahap dimana subsidi BBM diturunkan hingga  20%, yang dilaksanakan tahun 2000 atau selambat-lambatnya pada kuartal pertama tahun 2001. 

Tahap II:  Zero Subsidy.  Pada tahap ini harga jual BBM merefleksikan biaya produksinya, yang berarti tidak ada lagi subsidi dari pemerintah.  Dengan mempertimbangkan; (i) penyusunan anggaran pemerintah dan dunia usaha yang dilakukan secara tahunan, (ii) kegiatan sosialisasi rencana kebijakan zero subsidy, serta (iii) krisis multi dimesi yang masih dihadapi Indonesia, maka pelaksanaan tahap ini diperkirakan memerlukan waktu 2-3 tahun terhitung sejak tahap pertama diselesaikan. 

Tahap III:  Economic Price.  Harga BBM yang dihasilkan kilang di Indonesia relatif tidak berbeda dengan harga BBM di kilang yang menjadi benchmark perdagangan BBM di dunia, seperti kilang di Singapura atau Belanda, ditambah dengan biaya lain (misalnya biaya distribusi).  Mempertimbangkan kebutuhan waktu bagi industri perminyakan di Indonesia dalam menemukan teknologi yang memungkinkan berlangsungnya diversifikasi atau fleksibilitas dari kegiatan pengilangan minyak mentah menjadi BBM, maka perkiraan pelaksanaan tahap ini sekitar 2-3 tahun sejak tahap II selesai. 

Tahap IV:  Economic Price and Tax.  Tahap dimana harga BBM di mulut kilang menyamai harga pasar internasional dan ditambah dengan pajak BBM.  Penggunaan instrumen pajak sangat tergantung pada proses legislasi.  Dengan pertimbangan tersebut maka pelaksanaan tahap ini diperkirakan sekitar 2-3 tahun. 

Permasalahan

Beban subsidi BBM yang semakin berat menggelayuti keuangan negara, memicu pemikiran untuk mengurangi atau menghapuskan jenis subsidi tersebut.  Sejalan dengan pemikiran itu  muncul beberapa pertanyaan berikut;

š Seberapa besar dampak penghapusan subsidi terhadap; (i) masyarakat pengguna BBM menurut kelompok pendapatan, kelompok tempat tinggal, maupun kelompok usaha, (ii) perilaku struktural sektor ekonomi, dalam arti multiplier effect dari perubahan penggunaan jenis BBM oleh sektor ekonomi tertentu terhadap sektor ekonomi lainnya, (iii) keuangan negara (penerimaan negara versus pengeluaran negara), dan (iv) daya saing dan peluang usaha bagi Pertamina?
š Apakah subsidi BBM sebaiknya dicabut seluruhnya atau dicabut sebagian (dikurangi), dan apakah subsidi BBM dicabut sekaligus atau secara bertahap?
š  Jika subsidi dikurangi, jenis-jenis BBM mana saja yang akan dihapus subsidinya? Jika subsidi dihapus secara bertahap, pentahapan seperti apa yang sebaiknya ditempuh pemerintah? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan efisiensi serta peluang usaha Pertamina?
š Bagaimana setting pricing policy yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka mencapai kondisi optimal untuk perekonomian maupun dalam rangka peningkatan daya saing dan peluang usaha Pertamina?

Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka studi ini bertujuan untuk ;

š Mengukur dampak penghapusan subsidi BBM terhadap kelompok masyarakat pengguna, perilaku struktural sektor ekonomi, dan beban keuangan negara, dengan skenario penghapusan subsidi BBM seluruhnya vs sebagian, atau penghapusan subsidi BBM sekaligus vs bertahap;
š  Mengidentifikasi dampak penghapusan subsidi BBM terhadap daya saing dan peluang usaha bagi Pertamina; dan
š Merumuskan setting pricing policy yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka mencapai kondisi optimal untuk perekonomian maupun dalam rangka peningkatan daya saing dan peluang usaha Pertamina.

Metodologi

š Pengukuran dampak penghapusan subsidi BBM terhadap terhadap kelompok masyarakat pengguna, perilaku struktural sektor ekonomi, dan keuangan negara, menggunakan pendekatan Computable General Equilibrium (CGE) INDORANI Model.
š Pengaruh penghapusan subsidi BBM terhadap efisiensi kegiatan produksi BBM oleh Pertamina, dianalisis dengan melakukan studi perbandingan terhadap struktur biaya produksi BBM perusahaan sejenis Pertamina
š Perkiraan peluang bisnis Pertamina, dianalisis dengan melakukan kajian pasar terhadap produk-produk substitusi Pertamina terhadap jenis produk BBM yang subsidinya akan dikurangi/dihapus.

Temuan

š  Pricing policy BBM yang ditempuh pemerintah saat ini, menimbulkan paling tidak 5 bentuk dampak negatif, yaitu; (i) terjadi target error dalam pemberian subsidi BBM, sebesar 25%, 40%, 35,2%, 92% dan 93% masing-masing untuk jenis premium,  solar, minyak tanah, minyak bakar dan minyak diesel; (ii) terjadi inefisiensi dalam penggunaan dan penyelundupan BBM; (iii) beban APBN semakin berat; (iv) terjadi distorsi harga pada barang dan jasa yang menggunakan BBM sebagai input produksi; (v) Pertamina terhambat untuk melakukan ekspansi usaha.
š Secara umum, penurunan subsidi BBM masih memiliki dampak positif hingga tingkat penurunan 20%.  Lebih dari itu, kenaikan harga BBM sebagai implikasi dari penurunan subsidi akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang cukup besar terhadap makroekonomi, kesejahteraan rumah tangga maupun aktifitas produksi dalam perekonomian sektoral.  Namun demikian, penyesuaian yang dilakukan konsumen dengan adanya penurunan subdisi BBM ini akan menghasilkan dampak yang lebih positif  dibandingkan jika tidak dilakukan penyesuaian.
š Berikut ini gambaran berbagai dampak dari penurunan subsidi BBM sebesar 20% hasil simulasi model CGE INDORANI dengan mengasumsikan adanya penyesuaian yang dilakukan oleh para pengguna BBM;

-  Pada aspek makroekonomi, terjadi; (i) kenaikan inflasi sebesar 0,944%, (ii) peningkatan PDB riil sebesar 0,029%, (iii) peningkatan investasi sebesar 0,198%, (iv) peningkatan kesempatan kerja sebesar 0,115%, (v) peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga riil sebesar 0,183%, (vi) peningkatan penerimaan pemerintah sebesar 4,572%, (vii) peningkatan tabungan pemerintah sebesar 3,578%, (viii) penurunan daya saing sebesar 1,104%, (ix) penurunan ekspor sebesar 0,556%, dan (x) peningkatan impor sebesar 0,993%.
-   Pada kelompok rumah tangga, kenaikan harga BBM hanya berpengaruh negatif pada kelompok rumah tangga petani menengah dan kaya (pemilik lahan >2 Ha) dengan menurunnya tingkat konsumsi riil masing-masing sebesar 0,055% dan 0,127%.  Hal ini dipengaruhi oleh tempat tinggal kelompok tersebut yang umumnya terletak di desa-kecamatan, yangmana relatif sulit untuk melakukan substitusi bahan bakar.
-   Pada perekonomian sektoral, aktivitas produksi mengalami penurunan tetapi pada tingkat yang tidak terlalu signifikan atau kurang dari 1% di hampir seluruh sektor produksi.  Hal ini dipengaruhi oleh proporsi komponen BBM terhadap total biaya produksi di sektor-sektor ekonomi yang berkisar di bawah 1%.
-   Pada aspek peluang usaha bagi Pertamina, akan terjadi peluang peningkatan konsumsi gas yang merupakan produk substitusi bagi Industrial Diesel Oil (IDO), Automotive Diesel Oil (ADO) dan premium yang selama ini memperoleh subsidi.  Dengan memperhitungkan hasil simulasi pada sektor produksi dan memperhatikan peluang pergeseran  perilaku konsumen (antara 20% - 100%), utamanya pada sektor kelistrikan dan transportasi sebagai konsumen terbesar, maka dalam jangka pendek konsumsi gas akan meningkat sebesar 1.614,7 juta MMBTU (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau 968,8 juta MMBTU (jika 40% konsumen beralih ke gas).  Dalam jangka panjang peningkatan konsumsi gas sebesar  5.923,2 juta MMBTU (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau 3.553,9 juta MMBTU (jika 40% konsumen beralih ke gas).  Implikasinya, penerimaan Pertamina juga akan meningkat dalam jangka pendek sebesar Rp 793,5 milyar  (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau Rp 317,4 milyar  (jika 40% konsumen beralih ke gas), dan dalam jangka panjang sebesar Rp 2,98 trilyun (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau Rp 1,19 trilyun (jika 40% konsumen beralih ke gas).
Oleh: Brahmantio Isdijoso

thumbnail
Judul: Dampak penghapusan subsidi BBM terhadap perekonomian
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh

Artikel Terkait Ekonomi, Otomotif :

0 comments:

Posting Komentar

 
Copyright © 2013. About - Sitemap - Contact - Privacy
Template Seo Elite oleh Bamz