JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerhati transportasi, Rudy Thehamihardja, mengatakan, selama bertahun-tahun terjadi pembohongan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Karena faktanya, walaupun sudah puluhan triliun dana negara dikucurkan, tetap tak terjadi penurunan angka kemiskinan yang drastis.
"Katanya subsidi BBM bagi rakyat miskin. Nah, mengapa tetap ada rakyat miskin? Jangan-jangan, subsidi itu tidak tepat sasaran," kata Rudy, Rabu (6/7/2011). Dia menegaskan, lebih baik subsidinya diberikan kepada angkutan umum daripada BBM.
Dicontohkan, dengan mekanisme tertentu, jauh lebih baik jika pemerintah membebaskan biaya angkut hasil pertanian dari desa ke kota. Namun, sebaliknya, tetap memberlakukan tarif normal untuk angkutan dari kota ke desa. Atau, pemerintah memberikan subsidi langsung ataupun insentif fiskal bagi pengusaha transportasi. Jadi, nantinya, subsidi diteruskan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum, bukan kepada masyarakat yang naik kendaraan pribadi yang seharusnya mampu itu.
Dengan proyeksi dana subsidi BBM mencapai Rp 120 triliun pada akhir tahun, Rudy menegaskan, hal itu adalah sebuah kesia-siaan. "Pemerintah pernah mengatakan, hanya dibutuhkan Rp 140 triliun untuk membangun kereta api di seluruh Indonesia. Nah, uang Rp 120 triliun itu besar artinya," katanya.
Sekarang ini, kata Rudy, dana subsidi BBM itu malah dihabiskan oleh orang kaya. "Ramai-ramai digunakan oleh pemilik mobil pribadi di akhir pekan sehingga jalanan macet di mana-mana," katanya.
Direktur Institute of Transportation Studies (Instran) Darmaningtyas menegaskan, tak ada itu dilema dalam proses untuk menaikan harga BBM. "Ini soal keberpihakan saja. Apakah pemerintah berpihak penuh kepada pelayanan publik," ujarnya.
Menurut Darmaningtyas, jelas lebih baik jika dana subsidi itu dialihkan untuk tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan, dan transportasi. "Yang terjadi adalah, pemerintahan yang sekarang tetap ingin dikenal populis, tak mau didemo ketika harga BBM dinaikkan," ujarnya.
Ditanya bagaimana apabila produksi mobil menembus angka 1 juta unit pada 2013, Darmaningtyas balik bertanya, "Berapa ratus triliun dana digelontorkan untuk menyubsidi bensin mobil-mobil itu?"
Darmaningtyas menambahkan, penyaluran BBM bersubsidi itu tak akan sulit jika aparat pemerintah mau berpikir dan bekerja secara sungguh-sungguh karena jumlah angkutan umum terbatas dan jumlah nelayan juga jelas karena mempunyai komunitas sendiri-sendiri.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerhati transportasi, Rudy Thehamihardja, mengatakan, selama bertahun-tahun terjadi pembohongan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Karena faktanya, walaupun sudah puluhan triliun dana negara dikucurkan, tetap tak terjadi penurunan angka kemiskinan yang drastis.
"Katanya subsidi BBM bagi rakyat miskin. Nah, mengapa tetap ada rakyat miskin? Jangan-jangan, subsidi itu tidak tepat sasaran," kata Rudy, Rabu (6/7/2011). Dia menegaskan, lebih baik subsidinya diberikan kepada angkutan umum daripada BBM.
Dicontohkan, dengan mekanisme tertentu, jauh lebih baik jika pemerintah membebaskan biaya angkut hasil pertanian dari desa ke kota. Namun, sebaliknya, tetap memberlakukan tarif normal untuk angkutan dari kota ke desa. Atau, pemerintah memberikan subsidi langsung ataupun insentif fiskal bagi pengusaha transportasi. Jadi, nantinya, subsidi diteruskan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum, bukan kepada masyarakat yang naik kendaraan pribadi yang seharusnya mampu itu.
Dengan proyeksi dana subsidi BBM mencapai Rp 120 triliun pada akhir tahun, Rudy menegaskan, hal itu adalah sebuah kesia-siaan. "Pemerintah pernah mengatakan, hanya dibutuhkan Rp 140 triliun untuk membangun kereta api di seluruh Indonesia. Nah, uang Rp 120 triliun itu besar artinya," katanya.
Sekarang ini, kata Rudy, dana subsidi BBM itu malah dihabiskan oleh orang kaya. "Ramai-ramai digunakan oleh pemilik mobil pribadi di akhir pekan sehingga jalanan macet di mana-mana," katanya.
Direktur Institute of Transportation Studies (Instran) Darmaningtyas menegaskan, tak ada itu dilema dalam proses untuk menaikan harga BBM. "Ini soal keberpihakan saja. Apakah pemerintah berpihak penuh kepada pelayanan publik," ujarnya.
Menurut Darmaningtyas, jelas lebih baik jika dana subsidi itu dialihkan untuk tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan, dan transportasi. "Yang terjadi adalah, pemerintahan yang sekarang tetap ingin dikenal populis, tak mau didemo ketika harga BBM dinaikkan," ujarnya.
Ditanya bagaimana apabila produksi mobil menembus angka 1 juta unit pada 2013, Darmaningtyas balik bertanya, "Berapa ratus triliun dana digelontorkan untuk menyubsidi bensin mobil-mobil itu?"
Darmaningtyas menambahkan, penyaluran BBM bersubsidi itu tak akan sulit jika aparat pemerintah mau berpikir dan bekerja secara sungguh-sungguh karena jumlah angkutan umum terbatas dan jumlah nelayan juga jelas karena mempunyai komunitas sendiri-sendiri.
Judul: Subsidi BBM Itu Pembohongan
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Jumat, Juli 22, 2011
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Jumat, Juli 22, 2011
0 comments:
Posting Komentar